Terkait Kasus Suap BPK, DPRD Kota Bekasi Panggil Wali Kota

BEKASI, Pantura News—Pimpinan DPRD Kota Bekasi akan memanggil Wali Kota Mochtar Mohamad untuk menjelaskan perihal kasus suap yang melibatkan oknum pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat yang diperkirakan sebesar Rp 200 juta lebih.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Azhar Laena, menegaskan: “Kami tidak mau hanya mendengar dari media. Kami ingin mendapat penjelasan langsung.” kepada wartawan pada Jumat (25/6).

Komisi A memanggil hari Selasa pekan depan. Selain Wali Kota Mochtar, Dewan juga akan memanggil pejabat lain di bina pemerintahan. Menurut Azhar DPRD akan meminta klarifikasi terkait suap kepada pejabat BPK. “Apakah dilakukan atas nama institusi atau unit kerja pejabat yang telah diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandasnya.

Dia mengatakan lebih lanjut, akan desak supaya pelayanan di seluruh instansi tidak stagnan karena kasus itu. Menurut pengamatannya, kinerja pemerintah Kota Bekasi sejak kasus suap terbongkar tidak sehat. Ruangan kantor pemerintah kota sering kosong.

Tiga pejabat Kota Bekasi yang diringkus saat menyuap pejabat BPK, yaitu, Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Herry Suparjan. Kemudian Kepala Inspektorat dulu Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Lukmanto Hari–keduanya telah berstatus tersangka kasus penyuapan BPK Jawa Barat. Dengan tujuan mendapatkan hasil audit keuangan daerah 2009 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Najiri.

Ada usulan agar dilakukan audit ulang terhadap keuangan daerah Kota Bekasi, ”Kemungkinan sikap itu ada. Tetapi sampai saat ini, DPRD belum menentukan sikap karena belum ada surat resmi dari KPK terkait status pejabat yang ditahan itu,” jawab Azhar.

Mengenai penahanan pejabat yang tertangkap tangan tersebut, juru bicara Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Endang Suharyadi, seperti dilansir TEMPO Interaktif. Bahkan sejak penangkapan, Endang tidak pernah ada di ruang kerjanya.

KPK Geledah Kantor Pemkot Bekasi
KPK menggeledah Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait dugaan suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan, pihaknya juga menggeledah beberapa lokasi lain yang terkait dengan kasus ini.

“Dari penggeledahan terkait dengan hasil pemeriksaan kemarin, hari ini tim melakukan penggeledehan di beberapa tempat, antara lain di Pemkot Bekasi, di ruangan yang ditangkap kemarin,” tutur Johan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Dia menambahkan, sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung. Namun Johan mengaku belum mengetahui hasil dari penggeledahan itu.
“Tempat lainnya yang digeledah adalah kediaman S,” kata Johan. Kediaman S sebagai lokasi di mana uang suap sebesar Rp270 juta diserahkan tersangka HL dan HS pegawai Pemkot Bekasi kepada pejabat BPK, S.

Dia lebih lanjut mengatakan, ada tempat lain yang juga digeledah. Namun tidak menyebutkan di mana lokasi tersebut. “Tentu tidak hanya di Bekasi, tapi di tempat yang lain juga,” ujarnya. (SN) ,TEMPO Interaktif, okezone

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: